Dewan Watch -- Solusi Pengawasan Terhadap Kinerja Dewan

Belakangan ini, seringkali di media massa diberitakan tentang tindak-tanduk para wakil rakyat yang cukup mengecewakan masyarakat. Baik tingkat pusat maupun daerah. DPR maupun DPRD.

Hal ini karena lemahnya pengawasan terhadap dewan sendiri. Kalau pemerintah (eksekutif) diawasi dewan (legislatif), terus siapa yang mengawasi dewan? Tidak lain tentunya adalah masyarakat sendiri.

Namun masyarakat pun tidak memiliki mekanisme khusus bagaimana dapat mengawasi anggota dewannya. Sementara ini yang paling diandalkan adalah peran media massa. Dan, memang hasilnya cukup menggembirakan, walaupun masih banyak yang perlu ditingkatkan. Terutama karena kolomnya yang terbatas, sehingga tidak memungkinkan memasukkan semua berita tentang dewan ke dalam pemberitaan.

Untuk itu, saya mengusulkan kepada pimpinana daerah, bapak gubernur, bupati atau walikota agar membentuk Dewan Watch. Dewan watch ini bukan lembaga pemerintah atau LSM masyarakat yang terdiri dari perorangan, tapi sebuah sistem informasi publik. Karena dikhawatirkan, jika lembaga pemerintah atau LSM tidak akan dapat secara netral mengawasi anggota dewan, dan ditakutkan malah terseret arus dewan sendiri.

Dewan Watch ini adalah berupa sistem yang bertugas mengabsen kegiatan-kegiatan harian anggota dewan. Dengan sebuah sistem informasi seperti ini, masyarakat dapat mengetahui absensi harian anggota dewan. Siapa yang hari ini tidak hadir, siapa yang datang atau pulang paling cepat, siapa ikut rapat, siapa yang ketiduran, siapa yang mengambil gaji paling cepat, siapa yang paling vokal, siapa yang paling pendiam, dan lain sebagainya. Semua kegiatan harian tercatat, sehingga masyarkat akan dapat menilai secara detil kegiatan anggota dewannya secara orang-perorang.

Selain absensi harian, sistem informasi ini juga mencakup keputusan apa saja yang dihasilkan, berapa anggaran yang dibutuhkannya, hambatan, dan penerapannya di lapangan.

Diharapkan dengan adanya sistem informasi seperti ini, masyarakat tahu betul siapa anggota dewan yang baik dan siapa yang tidak baik. Karena akan dinilai per individu. Tidak seperti sekarang, seolah-olah digebyah uyah. Jika ada yang baik, maka seluruh anggota dewan dianggap baik. Dan jika ada yang kurang baik, maka semua anggota dewan tercemar. Tentu kasihan mereka yang betul-betul berjuang untuk masyarakat.

Selain itu, dengan keterbukaan informasi, masyarakat bisa lebih mengenal anggota dewannya tanpa harus bertatap muka. Karena semua sudah disediakan dalam bentuk informasi publik atau website. Dan, di dalamnya masyakat juga bisa berinteraksi dengan anggota dewan. Baik melalui email – bagi yang ada email – ataupun langsung berkirim sms melalui internet, yang saya yakin semua anggota dewan sudah memiliki handphone.

Dapat menjadi sebuah pertimbangan, bahwa penyediaan sistem informasi seperti ini tidaklah mahal. Untuk setup awalnya, dengan menyediakan sebuah laptop dan satu handphone CDMA atau GSM yang support GPRS, untuk administrasi entri data di gedung dewan, 10 juta sudah sangat mencukupi. Pengembangan websitenya juga tidak terlalu mahal, 15 juta juga bisa mencukupi untuk biaya pengembangan aplikasi, entri data, sewa hosting dan domain dalam waktu 2 tahun. Tinggal pembiayaan rutin bulanan seperti gaji pegawai untuk entri dan maintenance website yang maksimal 5 juta per bulan sudah cukup.

Hal ini kami jelaskan sekalian agar tidak ada anggapan bahwa pengembangan sistem seperti ini membutuhkan dana yang besar. Jauh lebih kecil daripada anggaran-anggaran kegiatan dewan seperti reses, tunjangan rumah, tunjangan pendidikan dan lain sebagainya. Dan saya yakin manfaatnya akan sangat besar bagi pemantauan kegiatan dewan, sehingga dampaknya akan memperbaiki kinerja anggota dewan, yang pada akhirnya akan mengimbas juga pada masyarakat.

Semoga solusi pengembangan sistem informasi Dewan Watch ini akan sedikit mengurangi penyelewengan-penyelewengan yang ada di dewan, karena masyarakat bisa langsung memantaunya.